APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

Arti dari APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan oleh undang-undang. Belanja Negara dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

·         Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja pemerintah pusat meliputi : belanja pegawai,belanja barang,belanja modal,pembiayaan bunga utangm subsidi BBM dan subsidi non BBM.

·         Belanja daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi: Dana Bagi Hasil,Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus,Dana Otonomi Khusus.

Pembiayaan

Pembiayaan meliputi:

1.      Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.

2.      Pembiayaan Luar Negeri, meliputi:

·         Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek.

·         Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Fungsi APBN

APBN dilaksanakan berdasarkan kepercayaan bahwa sector ekonomi pemerintah sangat diutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhui pertumbuhan,pemerataan,kesejahteraan & stabilisasi.

Fungsi APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA) adalah sebagai berikut :

Ø  Fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum.

Ø  Fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum,tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun.

Ø  Fungsi stabilisasi, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keunagn negara teratur sesuai dengan di terapkan.Jika pemndapatan dipakai sesuai dengan yang di terapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai stabilisator.

Tujuan APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)

Sebagai penerimaan dan pengeluaran Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi,member kesempatan kerja,dan menumbuhkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Sumber-sumber pendapatan Negara

Pendapatan yang diperoleh Negara berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pendapatan pemerintah tersebut sangat berpengaruh bagi keberhasilan proses pembangunan nasional. Berikut sumber-sumbernya:

1.      Penerimaan dalam negeri :

Penerimaan pemerintah dalam negeri berasal dari minyak bumi dan gas alam (migas & non migas ). Penerimaan pemerintah dari sector nonmigas terdiri atas pajak & non pajak. Contoh penerimaan pajak : pajak penghasilan,pajak pertambahan nilai,pajak penjualan atas barang mewah,bea cukai,pajak ekspor,PBB. Contoh penerimaan bukan pajak : barang sitaan,pinjaman,sumbangan.

2.      Penerimaan luar negeri :

Untuk membiayai proses pembangunan nasional,pemerintah tidak bisa mengandalkan pada satu sumber saja namun perlu bantuan dari masyarakatluar negeri. Lembaga yang telah membantu keuangan ke Indonesia yaitu : ADB (Asean Development Bank),IMF (International Money Fund),Bank Dunia (World Bank).

Landasan hukum APBN adalah :

a.UUD 1945 Pasal 23 (sesudah diamandemen) yang pada intinya berisi:

1) APBN ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang.

2) Rancangan APBN dibahas di DPR dengan memerhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah.

3) Apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah memakai APBN tahun lalu.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

Perbedaan pendapatan nasional dengan pendapatan Negara

Pendapatan Nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima semua pemilik faktor produksi di suatu negara sebagai balas jasa penggunaan faktor-faktor produksi, selama satu tahun. Sedangkan pendapatan Negara adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima negara yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yang akan digunakan negara untuk membiayai semua kebutuhannya.

Jadi menurut saya, pendapatan nasional berbeda dengan pendapatan Negara karena kalau pendapatan nasional itu pendapatan yang dihitung mencakup pendapatan yang diterima oleh pelaku ekonomi yaitu : rumah tangga, perusahaan, sedangkan pendapatan Negara itu hanya merupakan penerimaan yang diperoleh suatu Negara dalam 1 tahun untuk membiayai kebutuhannya.

Menghitung APBN :

Perhitungan

Kebijakan fiskal tercermin pada volume APBN yang dijalankan pemerintah, karena APBN memuat rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian APBN dipakai oleh pemerintah sebagai alat stabilisasi ekonomi. Anggaran yang tidak seimbang akan bisa berpengaruh terhadap pendaptan nasional. Perubahan pendapatan nasional (tingkat penghasilan) akan ditentukan oleh besarnya angka multplier (angka pengganda). Angka pengganda ditentukan oleh besarnya marginal propensity to consume investasi (I) dankonsumsi ( C ) adalah 1/(1-MPC), sedangkan untuk lump-sum tax (Tx) dan pembayaran transfer (Tr) adalahMPC/(1-MPC).

Contoh hipotesis :

Misalkan suatu APBN defisit, dimana Tax (penerimaan) sebesar 10 satuan, G (pengeluaran) sebesar 15  satuan, sedang MPC diketahui 4/5, maka - Dengan Tax sebesar 10 satuan, pendapatan nasional akan berkurang sebesar 0,8/(1-0,8)10 = 40 satuan.

- Dengan G sebesar 15 satuan, pendapatan nasional akan bertambah sebesar 1/(1-0,8)15 = 75 satuan.

- Jadi anggarann defisit tersebut akan menghasilkan tambahan pendapatan nasional sebesar : (DY) = (DG) – (DTx) = 75 satuan – 40 satuan = 35 satuan.

1.      Saldo Anggaran Keseluruhan

·         Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai :

G – T – B = Bn + Bb + Bf

Catatan :

G     =   Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.

T      =   Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak

B      =   Pinjaman total pemerintah

Bn    =   Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan

Bb    =   Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan

Bf     =   Pinjaman pemerintah dari luar negeri

·         Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :

G – T – B = Bb + Bf

·         APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang  :

G – T – B = 0

Perekonomian Indonesia masa orde lama & orde baru

PENGERTIAN DAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

 Pengertian Sistem Ekonomi :

sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.  perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam tiga masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, orde lama, orde baru.

1.SEBELUM KEMERDEKAAN

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) adalah sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris). VOC diberi hak Octroi, yang antara lain meliputi :

a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri

2.  ORDE LAMA

 ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, yang disebabkan oleh :

1. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
3. Kas negara kosong.
4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

 perekonomian indonesia bisa dikatakan sebagai ekonomi perang, karena pada waktu itu masih terjadi perang antara kaum revolusioner dengan pemerintah Belanda dengan di bantu Inggris dan Australia. Perekonomian Indonesia pada saat itu tidak mendapat perhatian cukup dari pemerintah sehingga keadaan keuangan Indonesia memburuk. 


3. Orde Baru

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun. 

Orde Baru merupakan zaman yang telah lama berkuasa di indonesia yaitu kurang lebih selama 32 tahun. Pada masa pemerintahan itu terdapat banyak permasalahan, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian yang terjadi pada rezim tersebut. Seperti kejadian stabilisasi ,rehabilitasi,inflasi.

1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi (Stabilisasi yang berarti mengendaliakan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak secara terus menerus,Sedangkan Rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi)
2. Mengadakan kerjasama dengan Negara Lain/ Kerja Sama Luar Negri (Pemerintah mengikuti perundingan dengan Negara-negara kreditor di Tokyo Jepang pada 19-20 September 1966 yang menanggapi baik usaha pemerintah Indonesia bahwa devisa ekspornya akan digunakan untuk pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku)
3. Pembangunan Nasional (Pedoman pembangunan nasional adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil.